Mendes Ungkap Banyak Kades Takut Ubah Status Jadi Desa Mandiri

Mendes Ungkap Banyak Kades Takut Ubah Status Jadi Desa Mandiri
Jangan lupa join channel telegram kami Klik disini => https://t.me/badaksatuofficial <= untuk mendapatkan informasi terbaru



EN.BADAKSATU.COM – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi (PDTT) Halim Iskandar mengungkapkan banyak sekali kepala desa (Kades) takut mengubah status desanya menjadi desa mandiri.

Read More

Mendes Halim menjelaskan hal itu karenakan masih ada kepala desa yang khawatir kalau status desanya naik menjadi desa mandiri, maka anggaran untuk desanya bisa berkurang.

“Kita berikan satu komitmen bahwa desa mandiri justru akan mendapatkan perhatian lebih dibanding sebelumnya, ini untuk menjawab keraguan kepala desa yang cenderung tidak mau mandiri, karena (mereka) khawatir kalau mandiri nanti dananya turun,” ujar Mendes Halim dalam sesi Ngopi Bareng Gus Menteri, Senin (3/10/2022).

Adapun data dan Kemendes hingga tahun 2022 ini status desa berkembang masih mendominasi di Indonesia. Bahkan jumlahnya mencapai 33.902 desa, sedangkan untuk kategori desa maju sebanyak 20.249, sedangkan desa mandiri hanya sedikit yaitu 6.238 desa.

Read More :  RI Target Ekspor CPO 4 Juta Ton, TBS Sawit Naik Jadi Rp 2.000/Kg

Padahal menurutnya ketika satu desa sudah masuk kategori desa mandiri, maka fokus pembangunannya sudah berbeda, bukan lagi infrastruktur akan tetapi pengembangan SDM (sumber daya manusia).

“Karena kalau sudah mandiri justru prioritas pertamanya non infrastruktur, pada urusan SDM, kalau berbicara SDM sebetulnya membutuhkan anggaran yang lebih besar yang lebih tinggi,” kata Mendes Halim .

Karena pembangunan SDM juga memerlukan anggaran yang tidak kalah besar, sehingga seharusnya kepala desa bisa berlomba dalam mengubah status desanya menjadi desa mandiri. Karena bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, ketika suatu desa punya SDM yang berkualitas.

“Justru setelah mandiri tugasnya menjadi lebih kompleks, lebih banyak, dan membutuhkan partisipasi lebih banyak termasuk dari pusat dan daerah untuk membersamai penganggaran di desa-desa,” lanjutnya.

“Kita sudah sampaikan, supaya tidak keliru dalam memahami terkait dengan kucuran dana dan pendampingan dari pemerintah, misalnya DAU, Transfer daerah juga tidak berhenti,” tutup Mendes Halim. (RRD)



Dikutip dari berbagai sumber

Published for : Team Badak Satu

Disclaimer :


Seluruh informasi yang tersaji di situs Badaksatu.com merupakan berita yang diambil dari data di lapangan dan berbagai sumber berita lain yang tersebar di berbagai media, baik online maupun offline. Kami telah melakukan pengemasan ulang guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta.

Namun, jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut.


Hati-hati segala informasi yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-ricek kembali.