Jokowi Teken Inpres, Persalinan Ibu Hamil Fakir Miskin Dibiayai Negara

Kesal Soal Impor, Jokowi Sebut Kata Bodoh hingga Minta Hadirin Tak Tepuk Tangan
Jangan lupa join channel telegram kami Klik disini => https://t.me/badaksatuofficial <= untuk mendapatkan informasi terbaru


EN.BADAKSATU.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 5 Tahun 2022. Beleid itu mengatur tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan.

Read More

“Untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang disesuaikan dengan manfaat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional,” demikian isi beleid inpres tersebut, dikutip dari laman setkab, Jumat, 15 Juli 2022.

Inpres itu diharapkan dapat meningkatan akses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir yang memenuhi kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu serta tidak memiliki jaminan kesehatan untuk mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia.   

Read More :  Bensin Setara Pertamax Plus Cuma Rp 6.000-an di Malaysia, Harusnya Rp 15 Ribu

Instruksi tersebut ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, para gubernur, para bupati/wali kota, serta Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).  

Kepada Menko PMK, Inpres tersebut mengamanatkan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dan melaporkan pelaksanaan aturan tersebut secara berkala setiap tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.  

Sedangkan instruksi ke Menkes adalah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program Jampersal dan menyusun serta menetapkan pedoman teknis pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Pedoman teknis itu ditetapkan melalui Program Jampersal termasuk tata cara pembayaran klaim Program Jampersal.  

Menkes juga diinstruksikan untuk mendata dan menetapkan sasaran ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir dalam Program Jampersal. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang sebelumnya telah memetakan dan menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan pemberi layanan program Jampersal.  



Dikutip dari berbagai sumber
Published for : Team Badak Satu

Read More :  Ford Mustang Mach E Bisa Diboyong ke Indonesia, Asalkan..

Disclaimer :


Seluruh informasi yang tersaji di situs Badaksatu.com merupakan berita yang diambil dari data di lapangan dan berbagai sumber berita lain yang tersebar di berbagai media, baik online maupun offline. Kami telah melakukan pengemasan ulang guna menghindari adanya pelanggaran hak cipta.

Namun, jika dalam informasi yang kami tayangkan terdapat hal yang melanggar hak cipta Anda, silakan informasikan kepada kami melalui halaman hubungi kami yang sudah disediakan. Kami akan mengambil langkah cepat dan mengambil tindakan langsung dengan cara menghapus konten yang melanggar hak cipta tersebut.


Hati-hati segala informasi yang tersaji pada website kami, segala jenis penipuan atau pelanggaran bukan tanggungjawab kami sepenuhnya dan kami sarankan untuk selalu waspada serta cek-ricek kembali.